.

VIRAL    MUSIK    TEATER    AGENDA    SENI RUPA    SASTRA    FILM    VIDEO    WORKSHOP    FORUM    ANTOLOGI    ESAI    PUISI    CERPEN    INSPIRASI   
Home » » Masuk DPT, Orang Gila Boleh Nyoblos di Pemilu. Begini Penjelasan KPU!

Masuk DPT, Orang Gila Boleh Nyoblos di Pemilu. Begini Penjelasan KPU!

Posted by NegeriKertasCom on 22 Nov 2018

JAKARTA–RADAR BOGOR, Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) alias orang gila bakal diperbolehkan nyoblos pada pemilu nanti. Pasalnya, mereka akan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) .
KPU mengklaim memiliki landasan kuat untuk memasukkan ODGJ sebagai bagian dari DPT. Hanya, dalam praktiknya di lapangan, ada persyaratan tambahan.

Hal itu disampaikan komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di KPU kemarin (21/11). Dia menjelaskan, KPU tidak asal memasukkan seseorang dalam DPT. Termasuk dalam hal ini ODGJ.
’’Pengakomodiran kami lakukan karena ada putusan MK,’’ terangnya. Putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 itu mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih.
Hanya saja, dalam praktiknya, akan ditambahan syarat baru bagi ODGJ. Mereka harus memiliki surat keterangan sehart dari dokter. ’’Bila doker mengatakan dia bisa memilih, ya bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih,’’ lanjut mantan Wakil Ketua KIP Aceh itu. KPU memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas, yakni disabilitas mental.
Selebihnya, syarat untuk ODGJ agar memiliki hak pilih tetap sama dengan mereka yang non-ODGJ. Haus berusia minimal 17 tahun dan memiliki E-KTP. Tanpa E-KTP, meskipun dinyatakan sembuh oleh dokter, dia tidak akan bisa dicatat dalam DPT.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ODGJ memiliki sejumlah kategori bergantung pada tingkat gangguang jiwanya. Ada yang memang benar-benar sampai hilang ingatan, namun ada yang stres berat. Beberapa jenis gangguan jiwa masih mungkin unuk diapayakan kesembuhannya.
Karena itu, pencantuman nama ODGJ dalam DPT juga untuk mengantisipasi kesembuhan mereka. Mengingat, gangguan jiwa itu tidak semuanya bersifat permanen. ’’Kalau tidak didatar di DPT, nanti saat hari pemungutan suara ternyata sembuh, berart pemilih ini kehilangan hak pilih,’’ terangnya.
Karena itu, jalan tengahnya adalah memasukkan nama ODG ke dalam DPT. Menjelang hari H pemungutan suara, bila sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter kejiwaan, maka dia boleh menggunakan hak pilihnya itu. sebaliknya, bila dokter berkata belum bisa memilih, maka hak pilihnya tidak akan diberikan. ’’Jad hak piihnya dulu yang dilindungi. Soal nanti mencoblosnya, harus dibuktikan dnegan surat keterangan sehat,’’ tambahnya.
Saat ditanya berapa jumlah pemilih yang masuk kategori ODGJ atau disabilitas mental, Pramono mengaku tidak hafal. Sebab, data mereka disatukan dengan penyandang disabilitas lainnya yang jumlahnya sekitar 400 ribu pemilih. Jumlah itu mungkin tidak sebanyak jumlah riil pemilih disabilitas. Namun, problemnya adalah tida semua keluarga mau terbuka pada petugas coklit bahwa anggota keluarga mereka meru[akan penyandang disabilitas.
Senada, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa ODGJ yang memenuhi syaat untk memilih tetap harus didata. Baru nanti ketika hari H dokter menyatakan dia tidak bisa memilih, ODGJ tersebut tidak dieri hak pilih. ’’JAngan sampai orang dicap duluan baru dimasukkan di data, tapi dimasukkan dulu baru kemudian kalau berat (sakitnya) dikeluarkan,’’ terangnya di Kemendagri kemarin.
Untuk mengukur berat atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami, tentu hanya dokter yang bisa menentukan. ’’Informasi yang saya terima (jumlahnya) sekitar 5.000-an,’’ lanjutnya. berapapun jumlahnya, bila memenuhi syarat administratif tentu wajib diberikan hak-haknya.apakah nanti hak pilih itu digunakan atau tidak, tergantung rekomendasi dokter menjelang hari pemungutan suara.
Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyoal masuknya ODGJ dalam DPT. ’’Dalam pasal 1330 KUH Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu,’’ ujar Sufmi dalam pernyataannya. Menurut dia, bila oran gila diberi hak pilih, hasil pemilu akan diragukan kualitasnya.
Yang paling berbahaya, lanjutnya, pemberian hak pilih kepada orang gila membuka pemualng terjadinya manipulasi. ’’Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu,’’ tambahnya. Sebab, mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi – Ma’ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan KPU yang akan tetap memasukkan orang gila dalam DPT.  Menurut dia,  masuk DPT merupakan hak, yaitu hak memilih. “Hak memilih itu hak konstitusional,” terang dia saat ditemu di Media Center TKN Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat kemarin (21/11).
Sekjen PPP itu menerangkan, jika ingin membatasi hak pilih, maka harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu. Seperti mantan napi koruptor yang dilarang menjadi calon anggota dewan. Larangan itu juga harus diatur secara tegas. Karena tidak diatur dalam UU Pemilu, larangan itu pun akhirnya dibatalkan MA.
Terkait dengan larangan orang gila masuk DPT, tutur dia, tidak ada dalam UU Pemilu. Jadi tidak ada dasar untuk tidak memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih. Pemilih dengan gangguan jiwa tetap bisa masuk DPT. “Kalau tim Pak Prabowo ingin agar mereka (orang gila) tidak masuk DPT, ya ubah dulu undang-undangnya,” ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.
Soal bagaimana mengatur orang gila dalam pemilihan, Arsul mengatakan, hal itu merupakan persoalan teknis. Bisa dengan surat keterangan dokter atau mekanisme lainnya. Pengaturan tersebut menjadi wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu. (byu/lum)

#berita #viral # #politik 

SHARE :
CB Blogger
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Official © 2018 NegeriKertasCom. Email: nkertas@gmail.com | WA 628888710313
NEGERIKERTAS COM